PEMALANG, INIDESA.ID- Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pemalang 2024 diikuti oleh 3 calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salahsatunya Ada satu calon bupati dari petahana (incumbent).
Terkait itu, Ketua DPC Partai Hanura Pemalang, Slameto menyoroti kerawanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang. Ia pun mengajak semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam proses pengawasan selama tahapan Pilkada.
“Sebagai calon kepala daerah pada pilkada, petahana biasanya cenderung melakukan politisasi anggaran. Tentunya petahana memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingan politiknya,” ujarnya Slameto kepada inidesa.id, Senin (9/9/2024).
Dikatakan Slameto, titik penyelewengan dan kerawanan anggaran yang tertinggi untuk dipolitisasi petahana yaitu pada hibah dan belanja bantuan sosial.
Beberapa kasus yang terjadi, politisasi anggaran cendurung terjadi ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatan pada periode pertamanya kemudian maju kembali sebagai calon bupati atau calon wakil bupati.
“Politisasi anggaran ini biasanya akan dilakukan secara diam-diam. Tujuannya apa? supaya melanggengkan kekuasaannya,” katanya.
Partai Hanura Kabupaten Pemalang memandang, calon bupati petahana juga diuntungkan melalui kucuran anggaran Dana Desa (DD) dan anggaran lainya.
“wajar jika saya khawatir dana desa juga dimanfaatkan petahana untuk modal politiknya yang tujuannya tidak lain agar memuluskan jalan politiknya agar bisa terpilih lagi,” tutup Slameto.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemalang telah menerima berkas pendaftaran 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu pertama pasangan Mansur Hidayat (petahana) dan M. Bobby Dewantar. Kedua, pasangan Vicky Praseto- M. Suwendi dan ketiga pasangan Anom Widyantoro dan Nurkholes.
