PEMALANG, INIDESA.ID- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pemalang mempertanyakan Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa (NIAPD) kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Selain itu, PPDI juga mengusulkan penambahan Penghasilan Tetap (Siltap) dengan diimbangi penambahan pagu Anggaran Dana Desa (ADD).
Ketua PPDI Kabupaten Pemalang Dastro, Jumat (30/8/2024) membenarkan adanya usulan terkait percepatan NIAPD dan penambahan ADD kepada pemerintah Kabupaten Pemalang sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Desa .
“Kami datang ke sini untuk meminta kejelasan dari bapak bupati terkait penerbitan NIAPD. Hingga saat ini, masih banyak perangkat desa yang belum menerima NIAPD, padahal ini sangat penting bagi keberlangsungan kerja dan kesejahteraan kami,” ujar Dastro.
Sejak permohonan pertama dan kedua, Dastro mengaku belum ada penjelasan dari pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes).
PPDI menilai, NIAPD merupakan hal yang sangat penting bagi perangkat desa yang berhubungan langsung dengan hak dan kewajiban sebagai bagian dari aparatur pemerintah.
“NIAPD tidak hanya sekadar nomor identitas, tetapi juga merupakan dasar bagi pengaturan status kepegawaian, termasuk hak-hak jaminan sosial, kesehatan, dan tunjangan lainnya,” kata Dastro.
Meski demikian, PPDI menekankan bahwa penundaan penerbitan NIAPD tidak boleh berlarut-larut. Hal tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat desa, sehingga diminta Bupati Pemalang untuk memberikan jaminan kapan NIAPD akan diterbitkan.
Menanggapi permohonan PPDI, Bupati Pemalang Mansyur Hidayat mengatakan, permohonan kenaikan Siltap sudah dialokasikan untuk Anggaran Tahun 2025 dari kenaikan Pagu ADD sebesar Rp 5 milyar utk kepala desa dan lerangkat desa.
Nantinya, kenaikan masing- masing perangkat desa baik kades maupun perangkat desa lainya sebesar Rp 125 000.
“Dispermasdes untuk merealisasikan NIAPD sebelum Pilkada Pemalang tahun 2024 ini., dan jika ada kendala agar segera berkordinasi dengan pihak-pihak terkait,” Imbuhnya. (Rokhim).
