SEMARANG, INIDESA.ID — Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo dan Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto, bersama para bupati/wali kota se Jawa Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan, di Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Semarang. Pada Ratas tersebut dibahas terkait upaya percepatan mewujudkan program swasembada pangan.
Ratas tersebut dipimpin langsung oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di dampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggoro, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mendes PDT Yandi Susanto, Mendag Budi Santoso, Wamentan Sudaryono dan Wamen LHK Diaz Hendropriyono, serta pula Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana.
Pada ratas tersebut, Zulhas meminta para kepala daerah agar bergerak cepat bersama dengan pemerintah pusat guna mewujudkan swasembada pangan. Dikatakan, bahwa Presiden Prabowo mencanangkan swasembada pangan secepatnya, maka kinerja seluruh elemen pemerintahan dari pusat sampai daerah harus dipercepat, dan selanjutnya Indonesia akan menuju swasembada energi, terutama yang ramah lingkungan. Percepatan akan dilakukan dengan cara optimalisasi, kemudian ada pembukaan lahan pertanian atau sawah di Merauke seluas 2 juta hektare dan lahan tebu 1 juta hektare.
“Jawa Tengah itu dikenal sebagai lumbung pangan maka untuk menuju swasembada pangan ada optimalisasi. Hal yang akan dioptimalisasi kalau Jateng irigasi, kedua pupuk, ketiga penyuluh, keempat penyediaan bibit unggul, ketersediaan harga pangan yang baik/sesuai. Kita satu tim untuk mewujudkan tujuan swasembada pangan secepat-cepatnya. Tujuan utama rakor ini punya visi, misi, fokus yang sama, para bupati para kepala dinas harus memiliki kesadaran pikiran rasa yang sama harus kerjasama yang kuat, kita tim NKRI, Tim Merah Putih,”ujarnya Selasa (31/12/2024).
Ia mencontohkan, pada tahun 2019-2024 luas tanam ada 10 juta ha, dan
luas sawah 7,5 juta ha berarti sebagian besar sekali tanam, jika dua kali tanam maka luasnya akan menjadi 15 juta. Saat ini dengan luasan 10 juta produksi beras rata-rata 54 di mana rata-rata per hektare menghasilkan 5 ton gabah. Maka disimpulkan kalau hanya sekali tanam ada masalah dengan irigasi dan diketahui ada 2 juta ha lahan yang tidak ada irigasinya.
“Tolong para bupati kejar sumber daya air, PU sudah punya data, tapi kita ingin lebih detail lagi. Para bupati sampaikan lebih detail di mana yang tidak ada irigasinya kepada Menteri PU, Menteri Pertanian tembuskan pada Menko Pangan. Dulu irigasi itu aturannya seperti jalan ada jalan kabupaten, provinsi, negara, kalau sekarang boleh dibangun oleh bupati, gubernur kalau anggaran ada,”katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, mengapa irigasi menjadi hal penting dalam upaya optimalisasi mewujdukan swasembada pangan, sebab melalui irigasi yang baik, lahan pertanian yang biasanya hanya satu kali panen bisa menjadi dua kali panen. Bahkan untuk lahan yang tidak bisa irigasi karena tidak ada bendungan akan dilakukan upaya melalui pompanisasi. Di Jateng sendiri ada sekitar 30-40 % sawah atau lahan pertanian yang tidak ada irigasinya.
Hal kedua yang tak kalah penting ujar Zulhas, adalah penyediaan pupuk. Selama ini penyediaan pupuk dianggap ribet dalam hal aturan, maka pemerintah mengambil kebijakan memangkas panjanganya tata cara distribusi pupuk kepada petani.
“Aturan yang mengular terkait pupuk kita pangkas, kalau dulu ada SK Mendag, SK Bupati sekarang tidak lagi, langsung Kementan ke gapoktan, kios pengecer, distributor. Ketiga penyuluh, ini penting maka harus segera, tidak hanya padi tapi hortikultura. Penyuluh ke depan akan diambil alih oleh pemerintah pusat, setiap desa akan ada satu penyuluh karena kita mau swasembada pangan,”katanya.(Raditia)
